img_2472-copy
Perkembangan Ekplorasi di Indonesia

Seiring dengan kesadaran manusia tentang makin pentingnya energi alternatif geothermal atau panas bumi maka kemudian pemerintah melakukan perubahan atau revisi Undang-undang tentang panas bumi. Hadirnya UU No. 21 tahun 2014 yang merupakan hasil revisi UU No. 27 tahun 2003 mengenai panas bumi ini memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini dikarenakan ancaman kelangkaan energi di dunia termasuk di Indonesia sudah cukup menggejala dan mengkhawatirkan. Dengan adanya revisi UU panas bumi ini maka diharapkan akan bisa menjadi angin segar bagi upaya pengoptimalan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Jadi dari adanya UU No. 21 tahun 2014 ini maka kegiatan panas bumi kemudian dikeluarkan dari kegiatan pertambangan. Selain itu dari adanya revisi UU ini maka pemanfaatan panas bumi tidak langsung dilakukan di kawasan hutan konservasi dan juga adanya pembagian izin untuk pengusahaan panas bumi.

Panas Bumi Tidak Lagi Kegiatan Pertambangan

Sebelum munculnya UU No. 21 tahun 2014, kegiatan eksplorasi memang banyak terhambat karena disebabkan aktivitas tersebut dimasukkan pada kategori pertambangan. Apalagi melihat panas bumi (geothermal) yang seringkali muncul di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, maka makin terhambatlah kegiatan eksplorasi geothermal ini. Nah, ketika muncul UU No. 21 tahun 2014 ini maka kegiatan eksplorasi pada potensi panas bumi pun bisa dilakukan. Panas bumi sebagai sebuah sistem sendiri, terdiri dari sumber energi panas, uap air, serta bebatuan bersama mineral dan gas. Hal ini sendiri sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2014.

Pengusahaan Panas Bumi Pada Kawasan Hutan

Dari UU No. 21 tahun 2014 ini juga membuat pengusahaan terhadap eksplorasi panas bumi (geothermal) menjadi luas kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemanfaatan dan pengembangan secara tidak langsung. Pengusahaan panas bumi sendiri sebenarnya terbagi menjadi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung untuk keperluan nonlistrik dan juga pemanfaatan tidak langsung untuk keperluan kelistrikan. Selain itu pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada kegiatan pengusahaan panas bumi yang ada.

daftar-wkp-copy
Daftar WKP Panas Bumi di Indonesia

Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung ini nantinya akan menggunakan Izin pemanfaatan langsung sementara pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung akan menggunakan izin Panas Bumi. Sementara itu pemanfaatan secara tidak langsung yang dimiliki pemerintah pusat pada panas bumi di kawasan hutan ini sendiri terdiri dari izin pinjam pakai untuk menggunakan kawasan hutan dan juga izin untuk memanfaatkan kawasan hutan konservasi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s